*Kapolres Nduga: Bahasa-bahasa itu sudah Sering Terdengar

JAYAPURA-Rilis dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengancam akan menembak Bupati Nduga lantaran tak butuh proyek  dan tahun 2020 merupakan tahun perang beredar ramai di whatsAp sejak Minggu (2/2).

Data yang diterima Cenderawasih Pos, OPM mengeluarkan ancaman baru. Tidak tanggung-tanggung, sasarannya bupati, ketua DPRD, Sekda, kepala distrik, hingga kontraktor. Bahkan, OPM lewat TPNPB meminta proyek Trans Wamena-Ndugama dihentikan. Sebab, sepanjang jalan tersebut adalah zona perang.

Panglima TPNPB Kodap III Ndugama, Egianus Kogeya mengeluarkan peringatan keras kepada bupati dan pejabat terkait. Barangsiapa yang membawahi pembangunan di daerah konflik  11 distrik, baik dari bupati, pasukan TNI-Polri, kepala distrik, serta kelompok pebisnis lainnya. Egianus Kogeya selaku panglima Kodap III Ndugama akan menembak karena tahun 2020 adalah tahun perang.

Dalam rilis tersebut menjelaskan, OPM bukan minta pembangunan dan proyek. Perang Ndugama adalah perang kemerdekaan rakyat Papua Barat untuk penentuan nasib sendiri. Dari Sorong sampai Samarai.

“Jika di 32 Distrik ada yang mengurus pembangunan, berarti dia adalah musuh kami TPNPB Kodap III Ndugama. Kampung tersebut kami TPNPB Kodap III Ndugama akan membangun sama-sama,” terangnya melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (5/2)

TPNPB-OPM juga melarang keras aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun. Mulai dari Danau Habema Jalan Trans Wamena-Ndugama sampai Pelabuhan Momugu di ibu kota Kabupaten Nduga, Kenyam.

Bukan hanya itu, OPM juga melarang warga sipil menumpang  kendaraan milik TNI selama Februari 2020. Mulai dari Wamena ke Ndugama. Begitu pula dari Pelabuhan Batas Batu ke Kenyam dan sekitarnya.

Dalam rilis tersebut, Egianus meminta warga sipil agar berhati-hati melintas di areal Jalan Trans Wamena-Ndugama. Mereka menetapkan wilayah tersebut sebagai lapangan perang TPNPB dengan TNI-Polri.

Sementara itu, Kapolres Nduga, AKBP. M Darodjat Daimboa menyampaikan bahwa bahasa-bahasa seperti itu sudah sering terdengar dan bukan untuk pertama kalinya. Bahkan dari tahun ke tahun selalu ada.

Kendati demikian, Kapolres mengaku pihaknya meningkatkan kewaspadaan serta mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan selalu hati-hati.

“Kalau saya sih silakan, haknya orang untuk berkomentar. Tidak mungkin kami protes dan tidak mungkin kami larang mereka yang berkomentar. Namun, kita tetap waspada,” ucapnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (5/2).

Menurut Kapolres, siapa saja bisa membuat narasi atau pernyataan seperti  itu lalu mengedarkannya. Meskipun demikian benar atau tidak pernyataan itu, pihaknya tetap tingkatkan kewaspadaan.

“Saya tidak bisa memastikan  itu hoax atau hanya menakut-nakuti. Intinya kewaspadaan itu perlu,” ungkapnya.

Kapolres mengaku wilayah hukumnya saat ini dalam keadaan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan sebagaimana biasanya. Dirinya  juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati. (fia/nat)