Anggota DPRP Papua menerima aspirasi dari mahasiswa yang menolak Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua di Asrama Mahasiswa Mimika Warna, Selasa, (9/2) lalu. (FOTO: Noel/Cepos)

MRP Didesak Umumkan RDP

JAYAPURA – Munculnya  sejumlah penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) justru mendapat sikap bertolak belakang dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) di Papua. Kelompok  ini justru mendukung lahirnya DOB karena sejumlah pertimbangan diantaranya sebagai akselerasi percepatan pembagunan baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur  termasuk  membuka peluang pengangkatan tenaga honorer Orang Asli Papua dan mengurangi beban pengangguran intelektual yang berada di 7 wilayah adat.

 “Kami agenda pemerintah terkait pembentukan DOB di Papua dan Papua Barat, begitu pula kami mendorong implementasi Otsus Papua dan Papua Barat Jilid II untuk segera diterapkan termasuk mendukung penegakan hukum dimana Polri, BPK, KPK mengaudit dana Otsus selama 20 tahun penggunaan,” kata Jansen Previdea Kareth, Sekjend KMP3R melalui rilis yang dikirim, Jumat (12/2).

 Ia menyebut  secara hukum amanat Otsus Pasal 76  pemekaran harus mendapat persetujuan DPRP dan MRP namun manfaat pemekaran juga harus dipertimbangkan secara baik agar tidak terus dipolitisir dianggap sebagai kepentingan kelompok barisan sakit hati. 

 “Selama masih ada ruang yang di berikan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ya mari dilakukan namun jangan menggiring dan menjadikan pemuda sebagai objek kelompok elit daerah yang punya kepentingan sesaat,” sindir Jansen. 

 Biasanya dikatakan ujung dari upaya menggiring opini adalah melakukan aksi demo untuk menolak isu – isu pemekaran maupun otonomi khusus. Disini Jansen menyebut bahwa pemerintah juga harus melihat bahwa ada banyak aspirasi soal lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran dan angka kemiskinan. Dari poin – poin ini paling tidak bisa dijawab dengan pemekaran. 

 “Entah mau pemekaran berapa banyak di Papua yang terpenting bagi kami adalah nasionalisme Papua jangan dipadamkan  oleh segregasi adminitrasi wilayah. Anak- anak negeri harus menjadi tuan di negeri sendiri dan DOB satu solusinya,” imbuhnya. 

 Sementara itu mahasiswa Lapago mendesak MRP untuk segera mengumumkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari lima wilayah adat tersebut bertujuan agar dalam situasi saat ini  pemerintah pusat dan masyarakat dapat mengetahui isi hati masyarakat yang sesunggunya.

 Mewakili Mahasiswa Robi Wenda bersama mahasiswa minta MRP segera mengumumkan hasil dari RDP agar masyarakat atau rakyat Papua tau sejauh mana keinginan dari masyarakat 5 wilayah adat terkait implementasi Otsus selama 20 tahun berjalan ini dan soal pemekaran apa benar dibutuhkan atau tidak.

Ia juga berharap hasil yang diputuskan atau disampaikan tidak keluar dari harapan masyarakat akar rumput yang merasakan langsung dampak dari Otsus itu sendiri. (ade/oel/wen)