Jhony Banua Rouw ( FOTO: Gamel/Cepos)

Ngobrol Bareng Ketua DPR Papua Periode 2019-2024, Jhony Banua Rouw Setelah Dilantik 

Rakyat Papua akhirnya memiliki pimpinan dari wakil-wakil mereka di tingkat provinsi. Peraih suara terbanyak, Jhony Banua Rouw Selasa (17/12) resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Pastinya ada yang berbeda dibanding sebelumnya. 

Laporan : Abdel Gamel Naser, Jayapura 

Siapa sangka dari Pemilu Legislatif pada 17 April 2019 berhasil  mengantarkan nama Jhony Banua Rouw, SE., ini sebagai pimpinan DPRP periode 2019-2024 menggantikan DR Yunus Wonda SH MH. Perolehan suaranya berjumlah  79.520 dan menyisihkan 54 Caleg lainnya. 

Cenderawasih Pos mengatur waktu dan bertemu di kediamannya untuk ngobrol sekaligus wawancara terkait apa saja yang ingin dilakukan dalam kepemimpinannya ini. 

Jhony disebut sebagai perwakilan partai pemenang yaitu Partai NasDem setelah ditetapkan KPU sebagai peraih suara terbanyak. Menariknya, meski gonta ganti partai, Jhony selalu terpilih. Seperti diketahui pada periode 2004-2009, Jhony sudah menjadi anggota DPR Papua melalui Partai Patriot Pancasila.

Kemudian periode 2014 hingga memasuki tahun 2019 Jhony berseragam Partai Demokrat hingga memasuki Pileg tahun 2019 ia memutuskan pindah ke Partai NasDem. Ia juga tak menampik jika ada yang menyebutkan sebagai politisi kutu loncat. 

“Ya silakan saja toh memang betul saya pindah partaikan. Tapi puji Tuhan setiap pindah selalu lolos juga. Artinya publik melihat sosok,” kata Jhony di kediamannya di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kamis (19/12).

 Dari obrolan panjang lebar ini Jhony tak mau berbicara muluk-muluk. Ia hanya mengutarakan apa yang memungkinkan dilakukan. Ia tak mau terlalu banyak memberi janji. Karena kata Jhony rakyat kini makin cerdas. 

Secara umum ia menyebut bahwa DPR adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi. Pertama legislasi, pengawasan dan budgeting. Anggotanya duduk mewakili rakyat dan ia duduk sebagai keterwakilan sehingga apa yang dirasa rakyat maka itu juga yang akan disampaikan untuk diperjuangkan penyambung lidah rakyat. 

 Lembaga DPR Papua menurutnya harus bisa jadi rumah rakyat, rumah aspirasi untuk semua kalangan atau kelompok. Apakah itu kelompok putih, hitam bahkan merah sekalipun. “Karena itulah saya ingin DPRP terbuka untuk menerima berbagai aspirasi. Aspirasi ini bisa dalam bentuk pengusulan, program, diskusi, demo untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan,” katanya. 

Tapi ada juga dalam bentuk pengawasan. Misalnya ada jembatan yang tidak berfungsi, tidak bermanfaat bagi rakyat kemudian ini disampaikan dan di situ bentuk pengawasan dilakukan.

 Berbagai aspirasi ini kata dia patut dikawal  dan disampaikan secara terbuka kepada masyaakat terkait bentuk pengawasan yang dilakukan. “Dalam masa kepemimpinan ini, saya ingin DPRP lebih terbuka dan perlu dibuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat memberi masukan maupun mengontrol,” jelas Jhony. 

Namun bila dilakukan dalam bentuk demo, ia berharap demo menjadi alternatif terakhir jika mengalami kebuntuan. Selain itu, pemahaman soal aspirasi yang disampaikan masyarakat juga patut dipahami. Sebab aspirasi apa saja boleh disampaikan akan tetapi tidak semua aspirasi harus terakomodir. 

 Perlu dilihat dengan aturan, jika aturannya mendukung maka aspirasi bisa diperjuangkan tapi jika menyalahi maka akan sulit. Dalam menggodok aspirasi tersebut, Jhony menyampaikan bahwa DPRP bisa melibatkan tim ahli maupun pakar untuk mendapatkan akar masalah dan solusi. “Misal ada mengusulkan bahan A menjadi Perda. Ini juga perlu lihat waktunya, mungkin satu setengah tahun. Bukan datang, lalu tiga bulan minta hasil. Ada proses standart yang harus dipenuhi dan masyarakat juga perlu memahami ini,” imbuhnya.

 Hal kedua adalah dalam kepemimpinannya nanti politisi Partai NasDem yang juga Ketua Perbakin Papua dan suka off road ini, ingin DPRP lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas. Pihaknya menyampaikan bahwa jangan takut untuk mengumumkan ke publik terkait apa saja yang dilakukan para wakil rakyat. Apakah itu perjalanan dinas atau kegiatan di luar Papua. Gaji ataupun tunjangan  jika dipertanyakan maka patut dijawab tanpa harus menganggap itu aib atau sesuatu yang sensitif. “Kan statusnya wakil rakyat jadi ketika rakyat ingin tahu ya disampaikan juga,” sindirnya. 

 Publik dipersilakan menilai kinerja DPRP dan ia berharap nantinya sumbatan-sumbatan seperti ini bisa segera dicairkan. Jhony berharap media centre lebih terbuka. Apalagi saat ini zaman millenial dimana dengan gadget semua bisa diketahui. “Jadi mahasiswa di luar negeri jika ingin bertanya tidak perlu tunggu datang, liburan atau tamat. Bisa lewat website atau cara lain yang lebih efektif. Ingin buka sumbatan-sumbatan di tengah masyarakat seperti ini,” jelasnya. 

 Jhony juga kerap diketahui menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa. Ketika ditanya soal ini, mantan Ketua Partai Patriot Pancasila ini mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan lantaran kelompok muda ini yang akan meneruskan kepemimpinan hari ini. Kelompok muda perlu dibentuk agar bisa diketahui sosok apa yang dibutuhkan. “Kami akan berlalu dan mereka yang akan duduk menggantikan kami. Semangat mereka harus dijaga dan disalurkan dengan baik.  Saya tahu anak-anak muda ini memiliki ide yang baik jadi perlu dijaga,” imbuhnya.

 Lalu terkait persoalan Papua? Suami dari Aryani ini menyebut bahwa persoalan utama adalah kesejahteraan. Namun ia meyakini orang Papua sangat disayang dan dimanjakan oleh  Tuhan. Ia berani mengatakan ini karena menurutnya meski dilahirkan di kampung kecil, jauh namun diberkati. Mendapat kehidupan yang baik. Maksudnya adalah makan dan lainnya sudah disiapkan oleh alam.  Tinggal bagaimana menciptakan kekayaan yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan. 

 Kata kunci untuk mewujudkan ini lanjutnya adalah pendidikan. Jika memiliki pendidikan baik maka dengan sendiri akan memahami bagaimana hidup sehat  dan ini akan saling mengikuti. Bila  keduanya sudah dimiliki maka tinggal kembangkan ekonominya. “Jika punya sungai, bisa buat PLTA sederhana dan masyarakat bisa dapat listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk makan tinggal ke hutan tebang sagu bisa digunakan untuk satu dua minggu. Tinggal  mengurus pendidikan untuk mengarah ke sejahtera,” tambahnya. 

Nah jika konsep yang diusung ini disinkronkan dengan kebijakan eksekutif, menurut ayah tiga anak ini kebijakan di eksekutif sudah berjalan. Ia menyinggung soal pencanangan 1 juta rumah yang sempat didorong. Ia berharap program ini diperkuat dengan sebuah regulasi agar tidak hanya gubernur saja yang berpikir tetapi bupati juga ikut memikirkan hal yang sama. “Misalnya Pemprov membangun 50 persennya dan sisanya pemerintah kabupaten yang garap jadi pelan-pelan masyarakat bisa memiliki rumah layak huni,” sambungnya. 

 Soal lain yang dianggap perlu dikawal adalah lahirnya sebuah grand design terkait pendidikan. “Papua membutuhkan ini sehingga beberapa tahun ke depan SDM Papua sudah bisa diukur dan ini akan menjadi modal untuk pembangunan daerah,” ucap Jhony. 

Mantan Ketua Komisi E yang membidangi pendidikan ini berharap ke depan pendidikan ada payung hukum. Sebab pendidikan adalah amanat Otsus dan semua kepala daerah wajib menyiapkan itu. Harus ada perencanaan yang baik dan sekalipun ganti bupati ganti gubernur grand design ini harus tuntas.  

 Sementara disinggung soal isu sensitif semisal yang berkaitan dengan HAM, TNI-Polri termasuk Freeport. Ia memaparkan bahwa DPRP bermitra dengan pemerintah baik TNI, Polri, MRP maupun lembaga lainnya. Semangat dan pandangan yang sama perlu dibangun dan bisa diawali dengan duduk bersama. “Jika itu hal yang tak benar dan menjadi kepentingan rakyat maka harus disampaikan. Kami akan koordinasikan untuk melihat sudut pandang yang sama. Saya pikir kita akan terus berkomunikasi dengan Forkopimda. Kami juga akan  berjalan bersama MRP terkait hak-hak adat, agama, perempuan dan ini patut diskusikan,” jelasnya.

 Mengenai MRP, Jhony bahkan berencana mengunjungi MRP diawal kerjanya agar ada kesepahaman. Pembangunan di Papua kata dia harus berkaitan dengan kearifan lokal. “Pendekatan budaya, agama harus dilakukan. Kami akan tanya ke masyarakat apa yang  masyarakat butuhkan dan itu yang dilakukan,” pungkasnya. (*)