BANGGA: Gubernur Lukas Enembe dan Ketua DPRP, Yunus Wonda saat berada di teras lantai IX terlihat bangga bisa merampungkan  berdirinya gedung wakil rakyat yang terbilang fenomenal  saat ini. ( FOTO : Gamel Cepos )

Melihat Megahnya Gedung Baru DPRP Papua (Bagian 2-Selesai)

Kamis (1/8) kemarin gedung II DPR Papua resmi beroperasi. Gubernur dan forkopimda menjadi saksi berfungsinya gedung tertinggi milik wakil rakyat ini. Apa lagi kelebihannya. 

Laporan : Abdel Gamel Naser, Jayapura, Cenderawasih Pos 

POSISI gedung berwarna biru putih ini  terlihat sangat menyolok di pinggiran Teluk Humbold. Dari jauh tampak megah dan modern karena seluruh temboknya ditutupi Alumunium Composite Panel (ACP) yang membuat bangunan terlihat rapih, bersih dan lurus. 

Bagian kacanya juga dibeli les berwarna biru dengan sedikit motif   sehingga nampak berbeda. Di bagian atasnya tertulis Parlemen Papua yang menjelaskan bahwa gedung tersebut merupakan gedung wakil rakyat. 

Pembangunan gedung ini akhirnya rampung setelah pada  21 Juli 2016 dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH. Selain karena sesak dan tak lagi bisa menampung sebanyak 69 anggota DPRP ,  gedung lama DPRP ini sudah digunakan selama 21 tahun yang awalnya diperuntukkan bagi 45 anggota DPR. 

“Gedung ini diresmikan pada tahun 1998, yang saat itu anggota DPRD Provinsi masih berjumlah 45 anggota dan kini menjadi 69 anggota, kalau mau dilihat ke ruangannya sangat sesak. Meja harus dijejer rapat dan sedikit tidak nyaman,” kata Sekretaris Dewan, Dr. Juliana Waromi, SE., M.Si., Kamis (1/8). 

 Lalu seiring berkembangnya dinamika pemerintahan dan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, lembaga DPRD Provinsi Papua terjadi perubahan nomenklatur menjadi DPR Papua. 

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus juga menambah keanggotaan 11 kursi DPR Papua masa jabatan 2009-2014 menjadi 56 orang dan pada masa jabatan 2014-2019 saat ini anggota DPR Papua berjumlah 69 orang.

Kata Juliana Waromi, perencanaan gedung II ini sejak tahun 2004, namun baru terlaksana proses pembangunannya pada tahun 2016. Pembangunan gedung II DPR Papua ini dengan konstruksi 15 lantai yang dipersembahkan untuk kepada seluruh rakyat Papua melalui wakilnya. 

Kepada wartawan setelah disetujui, Juliana mengambil sikap segera dan ikut mendorong berdirinya gedung baru. 

Mengenai anggaran yang dihabiskan, dibacakan Waromi bahwa gedung II DPRP menghabiskan anggaran Rp 222.648.127.211 dimana rincian terbagi tahap pertama untuk penyelesaian pondasi dan struktur lantai 1 hingga lantai 7 menghabiskan anggaran Rp 72.455.518.000. 

Ini dikerjakan oleh PT. Waskita Karya kemudian dilanjutkan ke tahap kedua untuk menyelesaikan struktur lantai 7 hingga lantai 14 plus helipad serta pekerjaan arsitektur dan medical elektrikal sebesar Rp 150.192.609.211,  yang dikerjakan oleh PT. Brantas Adipraya. “Tes pendaratan pesawat juga sudah dilakukan pada 26 Juli lalu dan tidak ada masalah,” tambahnya. 

 Untuk waktu pelaksanaan pembangunan gedung II dimulai pada tahap 1 sejak 10 Juni 2016 hingga 30 Desember 2016 dan dianjutkan tahap kedua pada 28 Noveber 2017 hingga 28 Noveber 2019. Lalu untuk menjawab kekurangan lahan parkir,  gedung II ini dilengkapi lahan parkir sekian luas 3.960 meter persegi dan mampu menampung 500 unit mobil. 

Pekerjaan lahan parkir ini digarap PT. Simon Jaya Abadi  dengan anggaran Rp 18.888.192.892. Dan dari total kebutuhan dana hingga tahap akhir sebesar Rp 55.334.457.549. 

Menariknya gedung baru ini dipastikan akan lebih tertib. Setiap anggota DPRP akan memiliki satu kartu untuk mengakses lift maupun ruangan. Sedangkan untuk masyarakat disiapkan kartu pengunjung atau visitor. Jadi setiap anggota harus gunakan kartu sedangkan untuk masyarakat yang ingin bertemu anggota DPRP diwajibkan menunjukkan e-KTP yang nantinya diganti dengan kartu pengunjung. 

Kata Juliana hal ini sebenarnya sudah diterapkan di gedung lama, namun karena terlalu banyak pintu akhirnya tak berlaku. “Ini seperti di DPR RI dan tujuannya agar lebih tertib. Untuk masyarakat yang ingin berkunjung atau bertemu anggota DPR nantinya satpam meminta KTP lalu dikasi kartu kunjungan,” imbuhnya. 

Namun bila urusan surat menyurat lanjut Juliana semua masih terfokus pada gedung lama. “Jadi bila ada kelompok masyarakat yang  ingin melakukan aksi demo suratnya semua di gedung lama, tak ada kaitan dengan  gedung baru,” tambahnya. 

Tak hanya itu, untuk kenyamanan pengunjung, gedung  ini  juga dilengkapi dengan lift yang khusus masyarakat. “Kami siapkan biar tidak bingung dan lebih nyaman,” tambahnya. 

Untuk parkiran lanjut Sekwan nantinya siapa saja boleh menggunakan. Misalnya ada acara di Jayapura dan warga kesulitan mendapatkan tempat parkir maka halaman parkiran di DPRP bisa digunakan. “Silakan saja, ini akan menjadi fasilitas umum,” imbuhnya. 

Pantauan Cenderawasih Pos saat peresmian kemarin (1/8),  Gubernur Lukas Enembe sempat diajak berjunjung ke lantai IX. Di sini menjadi ruang kerja ketua DPRP. Gubernur terlihat kagum karena selain luas, viewnya langsung menengok ke arah laut.

 Selain itu ada taman di  teras atas yang bisa digunakan untuk santai sambil melihat ke arah kota. Bagi setiap anggota juga disiapkan masing-masing ruangan sehingga tak ada lagi alasan sempit atau tak maksimal dalam bekerja.

 Kata Yuliana dari kelengkapan ini Jika ke depan anggota DPRP ada kerja yang sesuai harapan ya silakan rakyat yang menilai. “Ini kantor rakyat dan tak boleh yang marah apalagi protes bila dikritisi oleh rakyat, sebab ini uang rakyat. Tapi saya pikir hal-hal begini sudah dipahami,” sambung Juliana. 

Selain gedung baru, telah dialokasikan anggaran dari APBD Papua tahun 2007 sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan mes DPR Papua. Namun karena kendala teknis akhirnya belum bisa dilanjutkan. 

Untungnya dari periode saat ini semua persoalan berhasil dirampungkan dan   mess DPRP juga bisa digunakan. “Selain pembangunan Gedung II DPR Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga telah menyelesaikan pembangunan Mess DPR Papua yang terletak di jalan Percetakan Negara. Dengan selesainya pembangunan Mess tersebut, diharapkan dapat digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi kedewanan. Kami mengharapkan, kiranya Mess DPR Papua kedepannya dapat dikelola secara maksimal, sehingga dapat menyumbangkan tambahan pendapatan bagi Papua,” tutup Juliana. (*)