*Soal RDPU, Tokoh Agama Muslim Papua  Tak Pernah Dilibatkan MRP 

JAYAPURA-Tokoh Muslim Papua  melaksanakan talk show Kebangsaan dan Perspektif Tokoh Muslim dengan nara sumber dari beberapa tokoh Muslim Papua  yang luar biasa seperti Thaha Alhamid, KH. Syaiful Islam Al Payage, Dr. H. Idrus, Al Hamid, S.Ag.,M.Si., Dr Eko Siswanto, M.H dan lainnya, di salah satu Hotel di Kotaraja, Kamis (12/11) lalu.

Suasana talk show Kebangsaan dan Perspektif Tokoh Muslim dengan narasumber dari beberapa tokoh Muslim Papua  Thaha Alhamid, KH. Syaiful Islam Al Payage, Dr. H. Idrus, Al Hamid, S.Ag.,M.Si., Dr Eko Siswanto, M.H dan lainnya, di salah satu Hotel di Kotaraja, Kamis (12/11) lalu.( FOTO:  Edy For Cepos)

 Point penting dalam talk show ini intinya, tokoh muslim Papua  selama ini tidak pernah dilibatkan oleh Majelis Rakyat Papua  (MRP) dalam melaksanakan berbagai dialog baik lokal maupun nasional, termasuk dalam melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus Papua .   Sehingga ini harus dipertanyakan kinerja dan kredibilitas MRP sebagai representative masyarakat, adat, agama di Papua . 

 Untuk itu, secara tegas tokoh muslim Papua  apakah itu di dalamnya ada Ketua MUI Papua , Majelis Muslim Papua  dan lainnya tetap mendukung Otsus jilid II, yang penting tetap harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan jika dilanjutkan harus dimanage dengan baik.

  Tokoh Muslim Papua  sekaligus Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua  Dr H. Idrus Al Hamid, S.Ag.,M.Si., menjelaskan,  Talks show ini adalah bagian dari jawaban karena selama ini tokoh muslim Papua  tidak pernah dilibatkan dialog dalam bentuk apapun, hanya sengaja Ketua MUI didatangi hanya dimintai testimoni pada saat beliau berbicara terlalu lugas nanti di Medsos di potong lalu muncul fitnah bertebaran dimana-mana seakan-akan sebagai tokoh melindungi seluruh eksponen agama lalu terlibat politik itu tidak.

  “Kalau ada Ketua MUI Papua  berbicara diupload di youtube dan medsos ini tidak perlu dipercaya meskipun ini media nasional sekalipun sudah di cut, kami berhak secara akademik kami mempunyai tugas untuk menjaga tokoh-tokoh intelektual muslim di Papua  siapa yang menggangu mereka sama saja menggangu kami,’’katanya dalam acara itu yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua . 

 Dijelaskan juga nantinya dalam pelaksanaan RDPU Otsus oleh MRP Papua  itu bagian yang sesungguhnya penyelenggara itu harus berpikir bahwa elemen masyarakat yang ada di Papua  ini bukan berada pada komunitas tertentu saja tapi semua elemen.

 Oleh karena itu, kalau bicara tokoh agama muslim itu ada MUI, majelis muslim Papua  ada berbagai macam muslim kenapa tidak satupun MMI tidak dilibatkan artinya jangan bermain di alam yang sifatnya abu-abu.   “Kami tahu Otsus ini bagian penting yang sangat kami rasakan dan bermanfaat jika dimanage secara baik tentu akan menjadi berkat, jadi jika dilakukan RDPU oleh MRP tidak melibatkan tokoh muslim Papua  ini pertanyaan cukup sangat besar yang sudah sekian lama tidak selesai dalam pertemuan apapun dalam skala nasional juga,’’jelasnya.

  Pasalnya, muslim Papua  tidak pernah ditampilkan bersama-sama,  sehingga dalam RDP jika tidak melibatkan Majelis Muslim Papua  yang orisinil mewakili representative muslim Papua  perlu dipertanyakan.  ‘’Kalau MRP dalam RDPU bisa menghadirikan putra asli muslim Papua  sangat kami percaya RDP ini akan mempunyai makna dan tata ruang yang betul-betul faktual bukan mengunggah emosional,’’cetusnya. 

 Sementara itu, tokoh Muslim Papua  yang juga memperjuangkan lahirnya Otsus di Tanah Papua  Thaha Alhamid menambahkan, akan berakhirnya Otsus dan ada kelompok yang menolak hanya dijadikan sebagai perlindungan elit Papua  yang telah menghabiskan dana Otsus, padahal Otsus sudah memberikan perbaikan kesejahteraan dan perbaikan SDM Papua .

 Sementara itu, Ketua MUI Papua  KH Syaiful Islam Al Payage berharap, masyarakat Papua  selayaknya harus mendukung keberlanjutan Otsus, walaupun ada kekurangan namun tetap dilanjutkan untuk perbaikan kesejahteraan dan peningkatan SDM Papua . Pasalnya, Otsus adalah kebijakan negara agar OAP bisa bersaing dengan saudara yang ada di luar Papua .(dil/wen)