Aloysius Dumatubun, SH. (FOTO: Sulo/Cepos) 

MERAUKE-388  warga  Merauke yang  terlockdown   baik di Jawa dan  Makassar  dilaporkan  telah mendaftar ke Posko yang dibentuk oleh relawan masyarakat  untuk  dapat dipulangkan  dengan  pesawat  TNI   AU  ke Merauke. 

Ketua    Relawan Pemulangan Masyarakat tersebut  Aloysius  Dumatubun, SH      mengungkapkan bahwa 388  warga  yang sudah daftar  ke posko  tersebut  yakni Posko Jakarta sebanyak 105 orang,  Posko  Surabaya 136 dan Posko  Makassar sebanyak 147  orang. Data lengkap  dan   semua KTP  Merauke. Aloysius Dumatubun  tidak   menerima  jika  pihaknya  dikatakan  liar dan hanya   mau  mencari sensasi dan keuntungan.

   “Jangan kami  dituduh ini liar  dan   hanya mencari keuntungan. Terlalu kecil  bagi Aloysius  Dumatubun,” kata Aloysius   Dumatubun  kepada wartawan   di  kediamannya, Senin   (8/6).

   Dia menjelaskan, adanya gerakan  ini karena banyaknya  warga Merauke yang terlockdown  di luar  Papua dan ingin pulang kumpul dengan keluarganya namun  tidak bisa. Karena itu, pihaknya  telah mengkomunikasikan dengan pihak  Mabes TNI  AU  di jakarta  dan  hal  ini dapat disanggupi  untuk mengangkut  warga  Merauke  yang ada di  luar  Merauke  tersebut.   

  “Kami sudah laporkan    ke pak  Wakil  Bupati dan Asisten  I.  Juga  kepada Kapolres Merauke,  Danlanud,  kemudian  Ketua Dewan dan  Dandim  meski secara bertatap muka belum. Tapi,  pada prinsipnya  semua setuju. Rencananya akan laporkan ke Bupati  Merauke sebagai  ketua gugus tugas Covid-19  setelah  balik  Merauke, Keputusannya ada di  pak bupati,’’ jelasnya.    

   Aloysius   Dumatubun juga dengan tegas  menjelaskan  warga yang  akan pulang   tersebut  terlebih dahulu  harus melalui pemeriksaan kesehatan, dinyatakan  sehat. Kemudian sampai di Merauke  harus  karantina  selama 14 hari di  Swiss belhotel, Hotel Korain   dan Hotel Akat.   

   Ditanya  soal  tiket  pesawat   pemulangan  tersebut,  Aloysius  Dumatubun mengaku   soal   harga tiket bukan  ranahnya lagi. “Kami hanya mau fasilitasi   agar  masyarakat yang ada di  luar Merauke  yang  terlockdown  bisa kembali  ke Merauke. Soal   itu bukan  ranah kami untuk memberikan penjelasan. Yang  penting  nanti datanya sudah   terkumpul  kemudian kami laporkan ke Mabes TNI AU,” jelasnya.  

  Sementara   itu, bupati Merauke Frederikus    Gebze, SE, M.Si dikonfirmasi   media ini  terkait dengan  pemulangan  yang dikoordinir di luar   pemerintah   daerah tersebut  mengaku belum mengambi keputusan. “Kami  belum rapat. Nanti kalau  sudah rapat    baru kita sampaikan,’’ jelasnya. 

   Namun begitu,  surat Bupati Merauke  yang diterima  media ini  bernomor 360/24.13  tertanggal 6 Juni  2020 yang ditandatangani langsung bupati  Merauke  Frederikus  Gebze   yang berisi  4 point diantaranya menyatakan  jika pemerintah Kabupaten Merauke  tidak pernah  bekerja sama dengan tim manapun dalam rangka pemulangan warga Merauke  yang sedang berada di luar Kabupaten Merauke.  Isi surat lainnya  menyatakan, Pemerintah  Kabupaten Merauke   tidak bertanggung  jawab terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tim Pemulangan warga Merauke sebagaimana  yang dimaksud   tersebut.  (ulo/tri)