Nicolaus Wenda ( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Sejak pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018, ditutup Pemprov Papua, tercatat sebanyak 3.171 orang yang mendaftar mengikuti seleksi tersebut.  

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengatakan, dari 3.171 orang yang mendaftar, sebanyak 2.896 orang peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi

 “Sejak pendaftaran dibuka, semua sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan, yang mana pengumuman seleksi administrasi dilakukan pada 7 Juni lalu dan  sebanyak 2.896 pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi,” ungkap Nicolaus Wenda kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/6) kemarin.

Dikatakan, 275 pelamar yang dinyatakan tidak lulus verifikasi seleksi administrasi, disebabkan beberapa faktor. Menurut Wenda, ada pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang tidak sesuai. Selain itu, terdapat pula pelamar yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah lain, di luar Papua. Inilah yang menyebabkan pelamar tidak lulus verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Mereka yang sudah lulus verifikasi, dapat membuka website pendaftaran untuk mencetak nomor ujian yang nantinya akan digunakan saat ujian tahap selanjutnya. Menurut jadwal dan tahapan yang telah disepakati, pelaksanaan tes dilakukan pada 19 – 25 Juni mendatang,” jelasnya.

Namun untuk tes ini, menurut Wenda pihaknya masih menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sebab, masih ada kabupaten yang belum selesai melaksanakan tahap awal dalam penerimaan CPNS 2018.

Menurutnya, masih ada 9 kabupaten di Papua yang belum menyelesaikan tahapan awal CPNS ini. Daerah tersebut di antaranya Kabupaten Jayawijaya dan Waropen yang belum mengumumkan hasil verifikasi dalam seleksi administrasi. Adapula Kabupaten Puncak yang meminta dilakukannya tes CPNS yang bersifat manual. Sementara itu, Kabupaten Lanny Jaya, Paniai, dan Merauke juga belum menyelesaikan persyaratannya.

“Itu sebabnya kami menuggu. Sambil menunggu, kami juga ingin menyurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meminta perpanjangan waktu lagi. Dengan demikian, beberapa kabupaten ini kelar dulu semuanya, barulah kemudian dilaksanakannya tes secara bersamaan,” pungkasnya. (gr/nat)