Para peserta tes lelang jabatan ketika mengikuti ujian untuk mengisi 14 pos OPD yang membutuhkan pejabat baru. Seleksi yang dilakukan di Hotel Horison Kotaraja pada Senin (16/3) ini diikuti 37 pejabat. ( foto: Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Sebanyak 37 pejabatan eselon II Senin (16/3) mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi 14 pos pimpinan OPD yang lowong.  Proses seleksi sendiri dilakukan selama 2 hari  dengan melibatkan tenaga penguji dari Uncen termasuk BKN dan BKD Provinsi Papua. 

  Kepala BKPPA Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa  SE, MSi menyampaikan bahwa proses lelang ini telah sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara termasuk  Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

   “Ini kali ketiga kami lakukan dengan mengacu pada aturan di atas,” kata Petrus di Hotel Horison Kotaraja, kemarin.

   Ia menjelaskan bahwa di awal ada 41 orang yang  mengikuti seleksi namun sampai di tingkat Pansel provinsi ternyata ada 4 yang dinyatakan gugur dan tersisa 37 orang. Ke 37 orang nilah yang menjadi calon pimpinan OPD dimana untuk hasilnya akan menggunakan sistem ranking. “Seleksi dibuka untuk umum dan ini hasilnya,” imbuhnya. 

  Ke 14 OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PTSP,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan,  Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dewan, Badan Pengelolaan Bencana Daerah dan Badan Pendapatan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah.  “Selain ini nantinya jabatan sekda juga akan dibuka dan siapa saja bisa melamar,” imbuhnya. 

  Sementara Wakil Bupati Lanny Jaya, Yemis Kogoya menyampaikan bahwa siapapun yang terpilih harus didukung, sebab yang dilakukan bukan proses penunjukkan melainkan mengikuti proses seleksi sesuai kemampuan masing-masing. 

  “Kami coba menerapkan secara profesional bagaimana membangun pemerintahan yang sehat dan baik dengan melihat kompetensi atau kemampuan masing-masing orang lewat seleksi ini,”  pungkasnya. (ade/tri)