KAWAL VAKSIN: Dua orang personel Brimob saat mengawal vaksin Covid-19 saat dikeluarkan dari gudang kargo Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (4/1). ( FOTO:Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jayapura)

7 Ribu Nakes Duluan Divaksin

JAYAPURA- Sebanyak 8 koli bermuatan 14.680 vaksin Covid-19 tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-658, sekira pukul 12.00 WIT, Senin (4/1) kemarin.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., menyebutkan, setibanya di Bandara Sentani, vaksin Covid-19 ini langsung diantar personel Brimob Polri ke Cold Room Gudang Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, di Kompleks RSUD Jayapura.

“Sebanyak 14.680 vaksin ini 15 persennya adalah cadangan. Untuk tahap pertama ini untuk tujuh ribu tenaga kesehatan. Nantinya dua kali disuntik, sehingga totalnya 14 ribu, dan cadangannya adalah 680 vaksin,” ungkap dr. Aaron Rumainum, M.Kes., kepada wartawan, Senin (4/1) kemarin.

Dari tujuh ribu tenaga kesehatan yang akan divaksin, menurut dr. Rumainum hingga saat ini baru tiga ribu tenaga kesehatan saja yang terdaftar dalam sistem informasi SDM kesehatan dengan data pribadi maupun riwayat kesehatan.

“Di Kota Jayapura sendiri, ada 280 yang sudah terdaftar. Nanti yang divaksin ini datanya harus masuk sistem informasi SDM kesehatan. Setelah data masuk, yang bersangkutan diberitakan melalui SMS akan divaksinasi dengan keterangan waktu dan tempat yang telah ditentukan,” jelasnya.

Disebutkan dr. Rumainum bahwa tenaga kesehatan dari hampir seluruh kabupaten/kota di Papua telah mendaftar. Namun, yang belum di antaranya dari Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya. Hal ini kemungkinan besar terkendala masalah jaringan internet.

“Pasalnya, mengisi formulir pendaftaran ini harus menggunakan aplikasi dengan akses internet, yakni sistem informasi SDM kesehatan,” sebutnya.

Sementara itu, Kabupaten Sarmi menjadi daerah dengan pendaftar tenaga kesehatan terbanyak. Yakni hampir mencapai 600 tenaga kesehatan yang terdaftar di sistem informasi SDM kesehatan.

Menurut dr. Rumainum, selain tenaga kesehatan yang mendaftar melalui sistem informasi SDM kesehatan agar dapat divaksinasi, fasilitas kesehatan juga harus sudah terdaftar di aplikasi P-Care BPJS.

“Ini juga menjadi syarat. Sampai dengan 2 hari lalu, saya mendapatkan informasi bahwa masih nol (fasilitas kesehatan yang terdaftar di Papua untuk melakukan vaksinasi). Ini yang nanti akan kita rapatkan, paling lambat Rabu (6/1) malam, bersama stakeholder kesehatan, baik Dinkes kabupaten/kota, BPJS, KKP, maupun rumah sakit,” ucapnya.

“Kita ingin melihat di mana kendalanya. Kenapa di database nasional, fasilitas kesehatan belum masuk di aplikasi P-Care. Padahal itu menjadi salah satu syarat untuk melakukan vaksinasi,” sambungnya.

Setelah dua syarat ini terpenuhi, barulah dapat dilakukan vaksinasi oleh petugas yang sudah dilatih. Pelatihan vaksinasi ini sendiri akan dilakukan pada 5 – 8 Januari dan 9 – 13 Januari.

“Setelah itu, kami harus tunggu pengumunan dari pusat kapan vaksin ini boleh didistribusikan ke kabupaten/kota. Hingga kini, pemerintah pusat masih menunggu emergency used authorization  dari BPOM Indonesia dan Fatwah Halal dari MUI. Ketika itu sudah selesai, dan Presiden RI yang divaksin pertama, barulah kita di provinsi, kabupaten, dan kota melakukan vaksinasi juga,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyebutkan kedatangan vaksin Covid-19 tahap pertama dikawal ketat oleh anggota Polri. Pengawalan dilakukan sejak vaksin dari Jakarta hingga tiba di Bandara  Sentani dan menuju ke gudang Imunisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Jayapura, Senin (4/1).

“Pengawalan dari Jakarta personel Brimob Kelapa Dua dan setiba di Bandara Udara Sentani Jayapura disambut oleh Kabiddokes dan dikawal oleh personel Brimob Polda Papua,” jelas Kamal kepada Cenderawasih Pos.

Lanjut Kamal,bukan hanya personel namun Brimob Polda Papua juga menerjunkan kendaraan taktisnya untuk mengantisipasi adanya sabotase dan hal-hal yang tidak diinginkan.

“SOP pengamanan cukup ketat lantaran banyaknya isu di kalangan masyarakat, hal ini untuk memastikan  keamanan vaksin itu sendiri,” ucap Kamal.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang juga sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, Khairul Lie mengaku telah mendapatkan informasi terkait dengan penyaluran atau pendistribusian vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat ke Pemprov Papua.

Khairul Lie mengatakan terkait dengan pendistribusian vaksin covid-19 ke Kabupaten Jayapura masih menunggu hasil pendataan terhadap kelompok kerja yang rentan terhadap penyebaran Covid-19. Salah satunya petugas medis dan beberapa kelompok pekerja lainnya.

“Untuk ke Kabupaten Jayapura, kita belum tahu kapan. Tetapi saat ini masih dilakukan pendataan terhadap tenaga tenaga medis dan juga kelompok kerja yang rentan terhadap penyebaran covid-19,” ungkapnya ketika dihubungi Cenderawasih Pos, kemarin.

Dia menjelaskan, pemberian vaksin Covid-19 ini akan diprioritaskan kepada kelompok pekerja yang rentan terhadap penyebaran Covid-19. Hal ini agar lebih mudah dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

“Misalnya tenaga kesehatan. Karena mereka yang setiap waktu melakukan pelayanan kepada pasien sehingga tenaga medis ini yang lebih diprioritaskan. Sehingga ketika mereka sehat mereka bisa melayani pasien meskipun itu pasien covid-19 sekalipun,” jelasnya.

Mengenai kapan mulai dilakukan pendistribusian vaksin Covid-19 ini, Khairul Lie mengaku belum bisa menjelaskan secara detail. Karena itu merupakan kewenangan dari Pemprov Papua.

Sementara Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman SH  menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah memprogramkan pengadaan vaksin Covid-19 yang nantinya diharapkan bisa membantu menghambat atau menghalau penularan covid bagi pengguna yang belum terpapar.

Hanya saja hingga kini ia melihat informasi terkait vaksin covid belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Malah yang muncul adalah ketakutan yang menyebut bahwa vaksin akan memberi dampak pada kesehatan tubuh setelah disuntikkan.

Yuli mengatakan bahwa ada tugas sosialisasi dan edukasi yang harus dijalankan oleh dinas kesehatan dan juga pemerintah secara umum tentang apa dan bagaimana vaksin ini. Apalagi vaksin tersebut sejak Senin (4/1) kemarin sudah tiba di Jayapura.

“Tugas edukasi dan sosialisasi ini penting guna membuka mindset masyarakat karena yang ada saat ini adalah informasi yang berisi pesan ketakutan saja,” kata Yuli melalui ponselnya, kemarin.

Selain pemerintah menurut Yuli, media juga perlu memberikan pencerahan bahwa semua daerah saat ini sedang memasuki masa pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi informasi yang mengalir ke publik juga harus sejalan dengan semangat tadi. “Pemerintah jangan bosan memberikan edukasi. Sebab saya menganggap ini fase kedua apalagi dengan hadirnya farian covid baru yang penyebarannya 70 persen lebih cepat tentu cukup mengkhawatirkan sehingga menurut saya satgas covid perlu duduk bersama dengan stakeholder dan setiap bulan perlu evaluasi capaiannya mengingat kita sedang berada dalam upaya pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” bebernya.

Pemkot Jayapura sendiri kata Yuli sudah menganggarkan untuk digunakan diawal tahun 2021 dan dinas kesehatan paling tidak sudah bisa mencanangkan informasi minimal dari puskesmas ke puskesmas agar pemahaman juga masih dan informasi soal vaksin ini merata.

Yuli meminta masyarakat jangan alergi jika belum memahami betul soal vaksin mengingat penyuntikan vaksin ini juga dilakukan bagi warga yang akan umroh ke tanah suci. “Untuk yang beragama Islam saya pikir tidak perlu menolak. Sebab calon haji juga divaksin termasuk kalau mau umroh. Itu hal yang biasa  meski memang yang mau divaksin harus dipastikan kondisinya sehat,” imbuhnya.  (gr/fia/roy/ade/nat)